Ilustrasi Taksi Online. (Foto: Thinkstock)
Pemerintah memutuskan untuk membatasi jumlah taksi online yang beroperasi di setiap daerah. Penetapan kuota taksi online tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 108/2017
Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Perhubunngan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, mengatakan untuk memantau jumlah taksi online di daerah, pihaknya meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyediakan aplikasi yang dapat memantau jumlah taksi online itu.
“Adanya dashboard (aplikasi) itu supaya implementasi PM 108/2017 bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk memantau jumlah taksi online,” kata Cucu di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (16/2).
Dia menambahkan, dalam menentukan kuota taksi online di setiap daerah, salah satu yang jadi pertimbangannya adalah jumlah penduduk, tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, hingga taksi yang sudah ada. Adapun penentuan kuota taksi online ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Dashboard ini sudah disiapkan Kemenkominfo. Ini disosialisasikan ke pemerintah daerah di setiap provinsi terkait penggunaannya,” jelasnya.
Selain dapat memantau jumlah taksi online yang beroperasi, aplikasi tersebut juga akan menyajikan tarif yang diberlakukan oleh penyedia jasa transportasi online. Menengok batas bawah dan batas atas tarif taksi online diatur pula dalam Permen tersebut.
“Tarif batas atas dan batas bawah juga ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. Ini supaya tidak terjadi tarif ditekan semurah-murahnya, sehingga driver yang dirugikan,” ucap Cucu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *